Prodi Ilmu Hukum 

Page: 1 2 3 4 ()

peran logika dan penalaran hukum dalam ilmu hukum saangat penting. Pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak. Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali para mahasiswa hukum, pekerja hukum, dan praktisi hukum dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum.

Mata kuliah ini mencakup batasan pengertian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Penyimpangan Hukum Pidana Umum Secara Materiil dan Formil, Tindak pidana korupsi, TPPU, Narkotika, Tindak Pidana Terorism, Tindak Pidana Bidang Ekonomi dll

Mata Kuliah PLKH Negoisasi dan Kontrak adalah Mata Kuliah yang diajarkan pada Mahasiswa semester akhirpada Fakultas Hukum, yang tujuannnya memberikan bekal praktik yang akan mereka temui di masyarakat sekitarnya , PLKH adalah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum tentang bagaimana melakukan Negoisasi kontrak sederhana maupun membuat perjanjian  sehingga diharapkan setelah lulus 

Mahasiswa bisa  menguasai hukum baik secara formil dan materiil secara aplikatif yang diterapkan di lapang diharapkan dapat mengenal praktik hukum di lapangan dengan pengalaman yang secara langsung diberika, memiliki kepekaan terhadap kendala-kendala penegakan hukum di Indonesiaserta diharapkan terampil dalam melakukan analisis hukum serta dapat memberikan solusi tepat terhadap masalah negoisasi dan kontrak yang dihadapi tersebut.

Hukum pidana adalah peraturan- peraturan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang(tindak pidana) karena perbuatan tersebut tercela, merugikan masyarakat, membuat masyarakat resah sehingga bagi pelakunya dikenakan sanksi(pidana) yang berupa penderitaan atau nestapa yang tidak enak. Dengan tujuan untuk membuat pelakunya jera atau kapok dan membuat masyarakat enggan untuk melakukan kejahatan(tindak pidana) karena takut dengan sanksinya.

HUKUM PIDANA KHUSUS adalah aturan hukum pidana yang ada di luar KHUP, hukum pidana khusus ini dibuat oleh pemerintah indonesia berkaitan dengan berkembangnya bentuk- bentuk kejahatan atau tindak pidana yang tidak ada pengaturannya secara terperinci pada KHUP sehingga perlu pengaturan lebih detail atau terperinci. hal ini dikarenakan KHUP adalah produk pemerintah belanda yang merupakan bekas penjajah indonesia sehingga peraturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. contoh tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, pornografi dan sebagainya

Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya.

Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan.

Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi.

Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat.

Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri.

Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga, misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan.

Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri.


Page: 1 2 3 4 ()