Prodi Ilmu Administrasi Negara 

Page: 1 2 ()

Dengan mengambilan mata kuliah SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA, Manfaat mata kuliah ini untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sistem sosial budaya   Indonesia dengan menekankan pada  proses terjadinya integrasi sosial dan konflik social.


Hukum Administrasi Indonesia memuat batasan pengertian umum, ruang lingkup hukum administrasi negara, sumber hukum dan tindakan hukum pemerintah, asas umum pemerintahan yang baik, Keputusan TUN serta hal-hal khusus yang terkait dengan hukum hukum bidang-bidang pemerintahan tertentu, seperti hukum kepegawaian, hukum keuangan negara.

Teori Organisasi & Manajemen akan mempelajari perkembangan teori Organiasi & manajemen klasik, behaviour ,Modern dan era revolusi Industri 4.0 sehingga mahasiswa akan mengetahui berbagai dampak positip dan negatif dalam kegiatan organisasi dan manajemen.

Deskrpsi kulah Kemitraan Publik dan Swasta  (Public Private Partnership ) adalah sebuah terobosan kebijakan Pemerintah  berupa skema tentang kerjasa sama Pemerintah dan sektor sawasta untuk melaksanakan sebagian fungsi pemerintah dalam lingkup penyediaan pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain KPS ini menjadi sebuah solusi bagi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan /dana, teknologi dan Sumberdaya manusia yang memilki skil yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan.

Corporate Government for Social Responsibility (CGSR) merupakan mata kuliah yang membahas, mengkaji, berbagai konsep – konsep dan perkembangan konsep CSR, manfaat CSR, dimensi CSR, lingkup dari program CSR, prinsip-prinsip CSR, Dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia, yang tidak hanya dilaksanakan di BUMS tetapi lebih khusus yang dilaksanakan di BUMN/BUMD. Kesadaran perusahaan untuk memprogramkan dan melaksanakan CSR, karena kesadaran manajemen perusahaan untuk menyisihkan sebagian penghasilannya baik direncanakan sebelum maupun sesudah perhitungan hasil usahanya dalam tiap tahun. Kesadaran semacam ini diinspirasi oleh kenyakinan terhadap aturan agama, yang mana setiap pemilik rizki dan kekayaan wajib dipertanggung jawabkan penggunaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu rizki dan kekayaan tersebut diharapkan harus memberikan manfaat bagi dirinya maupun masyarakat di sekitarnya. Bowen, kemudian menegaskan kembali pemikiran ini dengan statement bahwa setiap pemilik property wajib mempertanggung jawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Kesadaran untuk membagikan sebagian hasil usahanya yang dikemas dengan program CSR, mambawa manfaat yang sangat luar biasa, baik untuk perkembangan perusahaannya sendiri, pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat lainnya. Dengan demikian pemerintah wajib untuk melakukan aliansi strategis dengan perusahaan untuk menentukan program yang menjadi kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

pelayanan kesehatan meliputi : pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit-rumah sakit, klinik-klinik medikal, organisasi-organisasi pemeliharaan kesehatan, lembaga kesehatan rumah, perawatan dalam rumah, klinik-klinik kesehatan mental, dan pelayanan-pelayanan rehabilitasi.



Analisis Kebijakan Publik (AKP) merupakan salah satu sub kajian dalam Ilmu Kebijakan Publik. Tujuan utama MK AKP ini adalah menyediakan pengetahuan tentang beragam alat teoritis dan teknis bagi mahasiswa untuk melakukan aktifitas analisis beragam kebijakan publik. Oleh karena itu, kerangka analisis yang digunakan dalam MK bersifat inter- dan multi-disiplin. Dalam MK ini mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana mempersiapkan, mendesain dan melakukan seleksi kebijakan publik (strategi, program dan proyek). Terutama difokuskan pada pendekatan-pendekatan analitis dan metode sebagai pedoman untuk desain kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan: analisis argumentasi, memahami, mengevaluasi dan mengonstruksi argument kebijakan, termasuk mempertimbangan beragam nilai dan asumsi lainnya yang dipergunakan.  

Analisis Kebijakan Publik (AKP) merupakan salah satu sub kajian dalam Ilmu Kebijakan Publik. Tujuan utama MK AKP ini adalah menyediakan pengetahuan tentang beragam alat teoritis dan teknis bagi mahasiswa untuk melakukan aktifitas analisis beragam kebijakan publik. Oleh karena itu, kerangka analisis yang digunakan dalam MK bersifat inter- dan multi-disiplin. Dalam MK ini mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana mempersiapkan, mendesain dan melakukan seleksi kebijakan publik (strategi, program dan proyek). Terutama difokuskan pada pendekatan-pendekatan analitis dan metode sebagai pedoman untuk desain kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan: analisis argumentasi, memahami, mengevaluasi dan mengonstruksi argument kebijakan, termasuk mempertimbangan beragam nilai dan asumsi lainnya yang dipergunakan.  

Mata Kuliah ini mengharapkan mahasiswa mampu untuk mengetahui data kualitatif dan kuantitatif tentang kelahiran, kematian, migrasi dan perkawinan

capaian mata kuliah yang diharapkan

                                          Mampu memahami konsep dan teori kebijakan publik, menjelaskan proses kebijakan, masalah publik, perencanan kebijakan publik, model-model perumusan kebijakan publik, tahap-tahap,aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan dan nilai-nilai yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan serta mampu menganalisis kebijakan dalam model proses implementasi kebijakan menurut model Edward III dan Van Horn Van Mater.

         


SETELAH MEMPELAJARI MATERI INI, MAHASISWA MAMPU MEMAHAMI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, MEMAHAMI GARIS BESAR LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH, MEMAHAMI JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH, DAN MEMAHAMI PROSES PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Page: 1 2 ()